PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DI DESA SEPABATU KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Akbar Indrawan Saudi, Taufik Hidayat B, Riadi Ibnu Khaldun

Abstract


Pemerintahan Desa sebagai bagian dari suatu sistem sosial memiliki peran penting dalam pengelolaan masyarakat khusunya dalam aspek sosial bermasyarkat. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, pemerintahan Desa, kelembagaan, pemahaman keuangan Desa yang tertib dan infrasktur Desa tersebut diperlukan aparatur pemerintahan Desa dan masyarakat yang mampu dan memiliki kapasitas. permasalahan di Desa Sepabatu masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan Desa dalam stuktur kelembagaan dengan belum adanya beberapa komponen lembaga pemberdaya Desa seperti karang taruna dan lembaga perhimpunan pemuda Desa. Permasalahan selanjutnya ialah masih struktur pengelolaan keuangan Desa yang masih lambat dan tidak tepat waktu. Selain keuangan permasalahan lainya ialah manajemen pelayanan Desa dan minimnya kemampuan tenaga pengelola keuangan Desa sehingga menghambat proses keuangan. Dari segi infrastuktur di Desa Sepabatu masih rendahnya pemahaman tentang manajemen infrastuktur yang menghubungkan ke tempat tempat sumber ekonomi. Metode teknik yang digunakan adalah pendidikan masyarakat dengan menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) diantaranya metode pelatihan (training), demonstrasi percobaan, dan pembinaan terhadap aparat Desa. Hasil evaluasi memperlihatkan rata-rata perubahan kemampuan dan pengetahuan aparatur Desa sebesar 34,33%. Dengan nilai tingkat kepuasan selama mengikuti kegiatan sebesar 30-40% merasakan sangat puas dengan program ini.

Keywords


Pemerintahan, Aparatur, Administrasi, Keuangan, Infrastruktur

Full Text:

PDF

References


Arsjad, M. F. (2018). Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Gorontalo Journal of Public Administration Studies, 1(1), 16.

Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No . 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 1(6), 1–14.

Badan Pusat Statistik. (2020). Kecamatan Tinambung Dalam Angka 2020. In BPS.

Hasibuan, S., Rasal, A., & Ashari, E. (2020). Pendampingan dalam Mewujudkan Budaya Tertib Arsip Informasi KTP dan KK di Kantor Kelurahan Pulau Abang , Provinsi Kepulauan Riau Assistance in Supporting Well Culture of KTP and KK information archiving at Pulau Abang Sub-district office , Kepulauan Riau. Minda Baharu, 4(1), 20–31.

Nugroho, S., Wijaya, A. F., & Said, M. (2016). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang). Jurnal Administrasi Publik, 1(5), 1010–1016.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transimgrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Salahudin, S. (2016). Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Goverment) Menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing (Salahuddin (ed.); 1st ed., Issue September). Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM).

Sidik, F. (2017). Pelaksanaan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kurnia Bakti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(1), 133–149.

Sulandra, I. M., & Mudarya, I. N. (2018). Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa. Locus Majalah Ilmiah FISIP, 10(1), 91–108.

Syafingi, H. M., Dewi, D. A. S., & Aji, A. B. (2018). Paradigma Aparatur Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat. Pandecta: Research Law Journal, 13(2), 139–149.

Taufiq, O., Yuliani, D., & Hermawandi, D. (2019). Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 6(1), 145–152.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Zamora, R., & Nurhayati. (2019). Pendampingan Dan Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Nelayan Di Tanjung Gundap. Minda Baharu, 3(2), 75–83.




DOI: https://doi.org/10.33373/jmb.v4i2.2690

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.