IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 2581/MENKES/PER/XII/2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
Abstract
Kesehatan masyarakat merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak rakyat yang sangat fundamental. Kesehatan masyarakat juga sekaligus sebagai investasi pembangunan nasional, dengan demikian kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Upaya mewujudkan hak fundamental tersebut adalah kewajiban dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, Pemerintah telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).Jamkesmas diharapkan sebagai akses terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dapat diatasi sesuai dengan peraturan menteri kesehatan RI Nomor 2581/menkes/PER/XII/2011 tentang petunjuk teknis pelayanan kesehatan dasar jaminan kesehatan masyarakat di Puskesmas sekupang kota Batam tahun 2013.Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman megenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks, dan rinci. Penelitian kualitatif tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Sumber data didapatkan berdasarkan wawancara, fakta dilapangan dan dokumentasi yang ada di Puskesmas Sekupang Kota Batam.Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kota Batam masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan dari dalam yaitu pihak petugas Puskesmas Sekupang maupun dari luar yaitu masyarakat di wilayah Puskesmas Sekupang. Untuk mengoptimalkan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat khususnya di Puskesmas Sekupang Kota Batam maka pelayanan jaminan kesehatan masyarakat harus berjalan secara efektif dan efisien, butuh usaha untuk menghasilkan pelayanan jaminan kesehatan yang optimal sebagai akibat dari efisiensi dan efektivitas pengelolaan pelayanan kesehatan tersebut, sehingga target penerima pelayanan kesehatan dapat terealisasi.Secara umum Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2581/menkes/PER/XII/2011 tentang petunjuk teknis pelayanan kesehatan dasar jaminan kesehatan masyarakat harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kota Batam dan khususnya dalam kawasan Puskesmas Sekupang tentang pelayanan jaminan kesehatan masyarakat perlu disesuaikan dan diatur sesuai dengan perkembangannya, dan kebutuhan masyarakat.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
AG, Subarsono. 2007. Analisa Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Irwan. 2015. Dinamika dan Perubahan Sosial pada Komunitas Lokal. Yogyakarta: Deepublish.
Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Purwoastuti, Endang., dan Elisabeth Siwi. 2015. Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam Kebidanan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Solihin, Wahab.2007.Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi. Bandung: Bumi Aksara.
Sudarma, Momon. 2008. Sosiologi Kesehatan. Jakarta: Salemba Medika.
Soekarwo, 2003. Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah. Jakarta: Rajawali Pres.
Sujarweni, Wiratna.2014.Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung.
Winarno, Budi.2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses .Yogyakarta: Medpress.
.2014. Kebijakan Publik Era Globalisasi .Yogyakarta: Caps.
Website :
http://skpd.batamkota.go.id/kesehatan/files/2015/05/Profile-dinkes-2014-pdf-1.pdf
http://www.academia.edu/10123441/BAB_III_PENDEKATAN_DAN_TEORI_TEORI_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PUBLIK
http://www.antarakepri.com/berita/23508/pemkot-batam-segera-bagikan-157850-kartu-jamkesmas.
http://nasional.inilah.com/read/detail/1772447/pemkot-bayar-utang-ke-rs-otorita-batam.
Dokumen:
Departemen Kesehatan Tahun 2006.
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 tahun 2004.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
Profil Dinas Kesehatan Kota Batam, lihat di http://skpd.batamkota.go.id/kesehatan/files/2015/05/Profile-dinkes-2014-pdf-1.pdf.
Profil Puskesmas Sekupang Tahun 2013.
Profil Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam tahun 2014.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
DOI: https://doi.org/10.33373/dms.v7i2.1701
Refbacks
- There are currently no refbacks.
![Creative Commons License](http://licensebuttons.net/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.