DAMPAK KONFLIK KEWENANGAN ANTARA BADAN PENGUSAHAAN KOTA BATAM DAN PEMERINTAH KOTA BATAM TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BATAM

Abstract

Penelitian ini berfokus pada konflik kewenangan yang terjadi antara Badan Pengusahaan Kota Batam dengan Pemerintahan Kota Batam yang berdampak pada penerapan good governance dalam pelayanan public di Kota Batam. Konflik kewenangan di Kota Batam ini bukanlah persoalan baru, namun seperti belum menemukan solusi dari persoalan tersebut. Tumpang tindihnya kewenangan di kedua lembaga tersebut, terlihat nyata pada pelaksanaan pelayanan public di Kota Batam yang berbelit-belit. Dengan adanya permasalahan ini, penelitian ini dilakukan sebagai upaya dalam menemukan solusi dari konflik kewenangan tersebut serta dapat memperbaiki pelayanan public yang menerapkan prinsip good governance tentunya. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif case study. Hal ini bertujuan untuk melihat permasalahan lebih mendalam. Triagulasi data serta penarikan kesimpulan penelitian dielaborasi dengan menggunakan teori konflik kewenangan dan tentunya prinsip good governance dalam pelayanan public. Sehingga, dapat memberikan rekomendasi bagi Badan Pengusahaan Kota Batam dan Pemerintahan Kota Batam dalam memberikan pelayanan public yang sesuai dengan prinsip good governance.