PERJALANAN KONSTITUSI INDONESIA DALAM MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

Abstract

Masa jabatan dua periode atau maksimal sepuluh tahun menjabat sebagai presiden dan wakil presiden kini menjadi di uji kesakralannya dalam bingkai konstitusi. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perjalanan konstitusi Indonesia dalam masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, yang mana dalam penelitian ini bahan primer adalah peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan yang kemudian diolah secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitain yang didapat diperoleh hasil bahwa masa jabatan yang terlampau lama mengakibatkan kekuasaan yang menyimpang sebagaimana teori Lord Action yakni “power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely”. Misalya saja Filipina menurut Konstitusi 1987, dikatakan bahwa presiden hanya bisa menjabat selama satu periode dengan lama jabatan 6 tahun. Sedangkan Korea Selatan juga dibatasi satu periode dengan lama jabatan 5 tahun. Pembatasan ini ditetapkan melalui amendemen Konstitusi tahun 1987. Begitupun Amerika Serikat sejak amandemen Konstitusi ke-22 tahun 1951, masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode dengan lama jabatan satu periode yakni 4 tahun. Oleh karena itu akan ditemukan perdebatan panjang tentang masa jabatn, namun lebih dari itu konsistensi dan menjaga nilai konstitusi jauh lebih tinggi dalam menjaga demokrasi pada sebuah negara.