PEMILIHAN RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYRAKATAN KELURAHAN DI KOTA BATAM

Rabu Rabu

Abstract


Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Lembaga Kemasyarakatan yang diatur dan disahkan oleh Negara berdasarkan Peraturan Daerah didesa ataupun di Kota yang ada di Indonesia. Rukun Tetangga/Rukun Warga memiliki peran yang sangat besar dan mempunyai arti penting bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di Perumahan Galaxy Park, Sekupang menurut Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di kota Batam serta menjelaskan Faktor- faktor kendala dalam pemilihan Rukun Tetangga/Rukun Warga yang terjadi di Perumahan Galaxy Park, Sekupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam Khususnya Pemilihan RT/RW di Perumahan Galaxy Park, Sekupang belum sepenuhnya diterapkan, Panitia membuat tata tertib di luar dari Peraturan Walikota, dimana RW langsung mengeluarkan SK kepada RW Incumbent sementara masyarakat menginginkan untuk diadakan Pemilihan karena masyarakat menginginkan adanya perubahan dalam pemilihan Rukun Warga.

Keywords


Pemilihan RT/RW; Kota Batam; Lembaga Kemasyarakatan

Full Text:

PDF

References


Djamali Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: PT Rajagravindo Persada, 2013.

Gaffar Janedri, Politik Hukum Pemilu, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

Hardani, Dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.

Huda Ni Matul, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Malang: Setara Press, 2015.

Huda Ni’ Matul, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, Depok: PT RajaGravindo Persada, Rajawali Pers, 2005.

Jamalong Ahmad, Dkk, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.

Kurnia Rohmat, Buku Referensi Desa Dan Kelurahan Panduan RT Dan RW, Jakarta: Penerbit Bee Media Pustaka, 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588).

Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 Tentang pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam

Nurcholis Hanif, Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Jakarta: PT Gramedia Widiasrana Indonesia, 2007.

Santoso M. Agus, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press,1981.

Zamroni Suhazi, Hariyanto Titok, dkk, Partai Politik Uang Dan Pemilu, Yogyakarta:Institute for Research and Empowerment, 2016.

Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian, Makasar: CV Syakir Media Press, 2021.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Mengatur Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Lebih Mengutamakan Pelaksanaan Asas Desentralisasi.




DOI: https://doi.org/10.33373/dms.v11i3.5908

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.