PEMILIHAN RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYRAKATAN KELURAHAN DI KOTA BATAM
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Djamali Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: PT Rajagravindo Persada, 2013.
Gaffar Janedri, Politik Hukum Pemilu, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
Hardani, Dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.
Huda Ni Matul, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Malang: Setara Press, 2015.
Huda Ni’ Matul, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, Depok: PT RajaGravindo Persada, Rajawali Pers, 2005.
Jamalong Ahmad, Dkk, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
Kurnia Rohmat, Buku Referensi Desa Dan Kelurahan Panduan RT Dan RW, Jakarta: Penerbit Bee Media Pustaka, 2019.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588).
Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2020 Tentang pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam
Nurcholis Hanif, Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Jakarta: PT Gramedia Widiasrana Indonesia, 2007.
Santoso M. Agus, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Jakarta, 2014.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press,1981.
Zamroni Suhazi, Hariyanto Titok, dkk, Partai Politik Uang Dan Pemilu, Yogyakarta:Institute for Research and Empowerment, 2016.
Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian, Makasar: CV Syakir Media Press, 2021.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Mengatur Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Lebih Mengutamakan Pelaksanaan Asas Desentralisasi.
DOI: https://doi.org/10.33373/dms.v11i3.5908
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.