Peran Pemerintah dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik
Abstract
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat besar dalam pemenuhan azas pelayanan publik, misalnya dari segi pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan transportasi, namun pada kenyataannya tidak semua upaya pemerintah dalam pemenuhan peningkatan pelayanan berjalan baik, salah satunya adalah kemudahan akses pelayanan publik yang yang belum maksimal terutama di daerah-daerah yang kepulauan ataupun daerah terpencil.Keberhasilan dalam penyelenggaran pelayanan publik salah satunya dapat diukur dari akses pelayanan publiknya, ketika suatu daerah tidak bisa mendapatkan akses yang mudah dalam pelayanan publik akan mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan dasar yang seharusnya diterima seperti pendidikan dan kesehatan, ahal tersebut akan berdampak kepada kesejahteraan seluruh masyaraka. Oleh karena itu, Peran pemerintah sangat besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arsalim. (2014). Opini Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Kendari: Suara Kendari. Di unduh dari https://www.suarakendari.com/pelayanan-publik-pemerintah-daerah.html 25 Maret 2018.
Manan, Bagir. (2001). Menyongsong Fajar Otonomi Dearah. Yogyakarta: FH UII
Muluk, Khairul. (2005). Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang: Bayumedia Publishing.
Darnilawati, Fenny. (2015). Pelayanan Publik Dalam Pemerintahan Daerah. Pekanbaru: Konferensi Regional Administrasi Publik Se-Sumatera.
Dimas Jarot Bayu. (2016). Ombudsman Minta Pemerintah Perhatikan Akses Pelayanan Publik bagi Kelompok Minoritas. Kompas. Di unduh dari https://Nasional.Kompas.Com/Read/2016/12/06/18343811/Ombudsman.Minta.Pemerintah.Perhatikan.Akses.Pelayanan.Publik.Bagi.Kelompok.Minoritas 12 Maret 2018.
Mangkusubroto, Guritno. (2000), Ekonomi Publik. Edisi III. Yogyakarta: BPFE UGM.
Soekanto, Soerjono. (2004). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
Saputra, A Kaswara. (2014). Peran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Memberikan Pelindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Tenun Ikat Sukerare Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional Di Indonesia. Di unduh dari e-journal.uajy.ac.id/6223/3/MIH201791.pdf. Diakses 25 Maret 2018.
DOI: https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1234
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Office:
Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Riau Kepulauan
unit E
Jl. Pahlawan No. 99, Bukit Tempayan, Batu Aji, Kota Batam
Contact: (0778) 39275
e-mail: jurnaltriaspolitika2017@gmail.com
________________________________________________________________________________________________________________________________
In Cooperation with: Powered By:
Jurnal Trias Politika (JTP) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.