DINAMIKA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA : TINDAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

Abstract

Abstract: According to data from DP3AKB West Aceh Regency in 2022, there is a continuous increase in domestic violence cases year after year. Specifically, violence perpetrated by male breadwinners poses new challenges for women who have experienced such cases, including economic problems. This study aims to examine the government's role in supporting the economic empowerment of women affected by domestic violence in West Aceh District, as well as identify the obstacles they face. The research method employed is empirical juridical, which relies on field data such as interviews and observations. The findings indicate that the Government has fulfilled its role in economically empowering women who are victims of domestic violence in West Aceh Regency. However, DP3AKB's role has been limited to providing protection, while the economic empowerment of victims is carried out through collaboration with external parties due to budget constraints. Therefore, it is recommended that the West Aceh District Government, particularly DP3AKB, propose regulations that govern the protection and empowerment of women affected by domestic violence. Additionally, they should plan empowerment programs to enable victims to become self-sufficient using the Regional Budget of West Aceh Regency.

Abstrak: Berdasarkan data dari DP3AKB Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022, terlihat bahwa kasus KDRT terus meningkat dari tahun ke tahun. Khususnya, kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki sebagai pencari nafkah utama dapat menimbulkan masalah baru bagi perempuan setelah mengalami kasus tersebut, salah satunya adalah masalah perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan yang mengalami KDRT di Kab. Aceh Barat, serta Hambatan apa saja yang menjadi kendalanya. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode yuridis empiris, yang mana penelitian ini mengandalkan data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah menjalankan perannya dalam pemberdayaan ekonomi perempuan korban KDRT di Kabupaten Aceh Barat Peran DP3AKB selama ini hanya sebatas memberikan perlindungan kepada perempuan korban KDRT, sedangkan pemberdayaan ekonomi korban masih dilakukan dengan kerjasama pihak ketiga, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh DP3AKB. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, khususnya DP3AKB, mengusulkan peraturan yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban KDRT, serta merencanakan program pemberdayaan agar para korban dapat mandiri dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat.