PERUBAHAN ORGANISASI KECAMATAN PASKA REFORMASI: DISCOURSE ANALYSIS BERDASARKAN PARADIGMA NEW PUBLIC SERVICES
Abstract
Abstrak: Organisasi kecamatan memiliki peran penting sebagai ujung tombak bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perubahan peran penting organisasi Kecataman setelah reformasi dengan menggunakan pendekatan paradigma New Public Services (NPS). Penelitian ini menggunakan metode discourse analysis yaitu suatu metode untuk melihat bagaimana teks mengenai peran dan kedudukan organisasi Kecamatan mengalami perubahan di dalam peraturan perundangan. Data pada penelitian ini didasarkan pada peraturan perundangan yaitu 1) Undang – Undang (UU) No. 32/ 2004, 2) UU No. 23/ 2014, 3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/ 2008, dan 4) PP No. 17/ 2018. Di dalam penelitian ini, paradigma NPS dipahami sebagai paradigma baru di dalam pelayanan publik di mana warga Negara didudukan posisinya sebagai citizen, yang berperan aktif ikut terlibat dan bertanggung jawab di dalam proses perumusan kebijakan dan pelayanan publik. Penelitian ini menemukan bahwa baik UU. No. 32/ 2004, 2) UU No. 23/ 2014, 3) PP No. 19/ 2008, dan 4) PP No. 17/ 2018 muatannya sudah mendekati kriteria dari paradigma NPS. Hasil cloud analisis juga menujukan bahwa peraturan perundangan Kecamatan paska reformasi memiliki semangat kuat di dalam menempatkan organisasi Kecamatan sebagai institusi pelayanan bagi masyarakat. Akan tetapi peraturan perundangan tentang Kecamatan tersebut masih belum bisa meletakkan peran penting individu sebagai citizen yang bisa berperan aktif di dalam proses perumusan kebijakan dan pelayanan publik.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ahmad, J. (2012). Perjalanan Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), New Public Service (NPS) Menuju Manajemen Publik Kelas Dunia. Praja, 1(1), 1–25.
Al Farizi, A., Dewi, D. S. K., & Azhar, I. Y. (2021). WADUL-E as the implementation of e-service in the new public service paradigm. Business and Accounting Research (IJEBAR), 5, 180–189. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR
Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). Tools and strategies for visualizing data: Qualitative data analysis with NVivo (2nd ed.). SAGE Publications Ltd.
Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The New Public Service: Serving Rather than Steering. Public Administration Review, 60(6).
Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). The new public service: An approach to reform. International Review of Public Administration, 8(1), 3–10. https://doi.org/10.1080/12294659.2003.10805013
Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The New Public Service Revisited. Public Administration Review, 75(5), 664–672. https://doi.org/10.1111/puar.12347
Dharmawan, A. H., Intan, E., Putri, K., & Kolopaking, L. M. (2009). Peran Kecamatan dalam Pemerintah Daerah: Pembelajaran dari Kawasan Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara. www.psp3ipb.or.id
Dobrynin, D., Jarlebring, N. Y., Mustalahti, I., Sotirov, M., Kulikova, E., & Lopatin, E. (2021). The forest environmental frontier in Russia: Between sustainable forest management discourses and ‘wood mining’practice. Ambio.
Gunawan. (2014). Peran dan fungsi Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Bina Praja, 6(4), 315–328.
Harsono, B. (2019). Analisis kualitas pelayanan publik pada kantor pelayanan terpadu satu pintu kecamatan Johar Baru kota administrasi Jakarta Pusat. Public Administration Journal, 3(1).
Hofman, B., Kaiser, K., & Schulze, G. G. (2009). Corruption and decentralization. In Decentralization and regional autonomy in Indonesia: Implementation and challenges. Institute of Southeast Asian Studies.
Kamelia, L., & Veranita, M. (2022). Analisis implementasi good governance dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi Dan Pelayanan Publik, 9(2).
Kusnandar, I. (2018). New Public Service in a Democratic Government. Atlantis Press, 93, 110–113.
Lewis, B. D. (2017). Does local government proliferation improve public service delivery? Evidence from Indonesia. Journal of Urban Affairs, 39(8), 1047–1065. https://doi.org/10.1080/07352166.2017.1323544
Light, P. C. (1999). The New Public Service. Brookings Institution Press.
Margono. (2013). Pengembangan Organisasi Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Paradigma, 2(1), 47–62.
Muliawaty, L., Alamsyah, K., & Loupias, H. H. (2019). The role of new public service model in developing tourist destination in Bandung City: A new paradigm for domestic tourism industry. International Jounal of Scientific & Technology Research, 8(06). www.ijstr.org
Paltridge, B. (2021). Discourse analysis: An introduction. Bloomsbury Publishing.
Puji Gusti, A., & As’ari, H. (2023). Pelayanan publik dalam perspektif new public service pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pekanbaru. Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic), 2(1), 101–106.
Riko, A., Suprajogo, T., & Yudhi, M. (2023). Efektivitas penerapan pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Bunguran Timur. Jurnal Ilmiah Mandala Education , 9(3).
Srihardjono, N. B., Ryka, D., & Restyaningrum, P. (2017). Reformasi Birokrasi Yang Terintegrasi Dalam New Public Services (NPS) Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Kuat dan Bersih (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu Jawa Timur). Reformasi, 7(2).
Thoha, M. (2008). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Kencana.
Ulung, P. (2008). Pengembangan Organisasi Publik: Diktat Mata Kuliah Oraganisasi Publik. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Wicaksono, K. W. (2018). Transforming the spirit of new public service into public management reform in Indonesia. Jurnal Manajemen Publik, 2(1).
Winengan. (2018). Menakar Penerapan New Public Management dalam Birokrasi Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), 4(1), 66–74.
DOI: https://doi.org/10.33373/jtp.v8i1.6192
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Office:
Department of Government Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Riau Kepulauan
unit E
Jl. Pahlawan No. 99, Bukit Tempayan, Batu Aji, Kota Batam
Contact: (0778) 39275
e-mail: jurnaltriaspolitika2017@gmail.com
________________________________________________________________________________________________________________________________
In Cooperation with: Powered By:
Jurnal Trias Politika (JTP) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.