IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN PNBP UANG WAJIB TAHUNAN (UWT) PADA BP BATAM
Abstract
Salah satu bagian yang memiliki kontribusi besar dalam penyumbang PNBP BP Batam adalah hasil pendapatan dari Kantor Pengelolaan Lahan berupa pendapatan Uang Wajib Tahunan (UWT). Uang Wajib Tahunan (UWT) adalah uang sewa atas pengguna lahan yang harus dibayarkan oleh Pengguna Lahan kepada Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya konstribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak Uang Wajib Tahunan terhadap target pendaptan PNBP BP Batam dan bagaimana mekanisme pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan tata cara perlakuan akuntansinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. pendapatan BP Batam yang ada di laporan keuangan, UWT memiliki pendapatan yang fluktuatif diakibatkan iklim aktivitas investasi dan perekonomian di Kota Batam yang mengalami pasang surut. UWT pada BP Batam bersifat cukup unik. Hal ini dikarenakan BP Batam selaku Badan Hukum Pemerintah yang mempunyai mandat dalam mengelola lahan yang ada di Kota Batam. Pendapatan UWT terhadap jumlah realisasi pendapatan yang ada di BP Batam cukup mendominasi dibandingkan dengan jenis pendapatan lain yang ada pada unit-unit kerja BP Batam.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Iga Rosalina, 2012, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01.
Katadata. (2019). Inilah Badan Layanan Umum Dengan Target Pendapatan Terbesar 2019. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/26/inilah-blu-dengan-target-pendapatan-terbesar-2019.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi.
Mardiasmo. (2005). Akuntansi Sektor Publik : Penentuan harga pelayanan publik, Yogyakarta.
Muhammad Zaenuddin, Kumorotomo, W., Saleh, S., & Hadna, A. H. (2017). Praktek Otonomi Daerah di Batam : Dinamika dan Permasalahan Penerapan Kebijakan Free Trade Zone (FTZ). Seminar Nasional Cendekiawan, 125–139. http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/semnas/article/view/2173.
Musyarief. (2013). Himpunan Hasil Penelitian: Optimalisasi Penyerapan Anggaran Berbasis Kinerja. Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional RI, Jakarta.
Siregar, A. H. (2018). Perubahan Tarif Uang Wajib Tahunan Badan Pengusahaan Batam Tahun 2016: Tinjauan Ekonomi Politik. JOM FISIP, 5, 1–15.
Sujarweni, V. W. (2015). Akutansi sektor publik. Yogjakarta: Pustaka Press.
Suparmoko, 2000. Keuangan Negara: Teori dan Praktek. BPFE-Yogyakarta. Hal 4, 44-45.
Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10 buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
Waluyo, B. (2015). Analisis Permasalahan Pada Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Jurnal Infoartha, 3, 27–38.
Wibowo, P., & Varikha, N. (2018). Transformasi Pelaporan Keuangan Basis.
Akrual pada Politeknik Keuangan Negara STAN: Sudahkah Tuntas? Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi, 2 (1), 97. https://doi.org/10.35837/subs.v2i1.276.
DOI: https://doi.org/10.33373/mja.v17i1.5432
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Office:
Department of Accounting Studies, Faculty of Economi and Bussines, Universitas Riau Kepulauan
unit F
Jl. Pahlawan No. 99, Bukit Tempayan, Batu Aji, Kota Batam
Contact: (0778) 39275
e-mail: measurement@journal.unrika.ac.id