ANALISIS KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DI BATAM

Alpano Priyandes

doi:10.33373/sigmateknika.v6i2.5505

ANALISIS KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DI BATAM

Alpano Priyandes

Abstract

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam diperlukan dukungan infrastruktur salah satunya adalah infrastruktur sumber daya air dengan ketersediaan air bersih yang memadai. Peningkatan investasi yang masuk ke Batam memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh semakin pesat, namun daya dukung lingkungan dinilai mengalami permasalahan dengan kondisi ketersediaan air bersih yang ada di Kota Batam mulai berkurang. Pendekatan analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif perkiraan kebutuhan pengembangan utilitas. Kebutuhan air bersih untuk rumah tangga masih dapat terpenuhi pada tahun 2025, namun diperkirakan pada tahun 2040 akan terjadi kekurangan pasokan air bersih. KEK Aero City Hang Nadim diperkirakan membutuhkan jumlah air bersih yang lebih banyak dibandingkan KEK lainnya, sedangkan KEK MRO membutuhkan air bersih paling sedikit diantara KEK lainnya.

Keywords

Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Infrastruktur Sumber Daya Air, Ketersediaan Air Bersih

Full Text:

PDF

References

DAFTAR PUSTAKA

Chalil TM (2017). Pemodelan Dampak Pembangunan Jembatan Batam-Bintan Terhadap Dinamika Kependudukan, Ekonomi, dan Guna Lahan Batam dan Bintan. Journal of Regional and City Planning 2013;23:241. Tersedia: https://doi.org/10.5614/jpwk.2012.23.3.5.

Dalamhttps://www.ojs.ummetro.ac.id/index.php/tapak/article/view/419

Hadi, Nor. 2013. “Pasar Modal: Acuan Teoritis dan Praktis Investasi” dalam Instrumen Keuangan Pasar Modal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sunariyah. (2011). Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.

Pamekas R. 2011. Kinerja Pengelolaan Sumber Air Baku Untuk Penyediaan Air Minum Kota Batam. Jurnal Sumber Daya Air 2011;7:1–14. Tersedia:

https://jurnalsda.pusair-pu.go.id/index.php/JSDA/article/view/377

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Dan Karimun.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015.

Rudianto & Isdianto, A. 2020. Management of Sustainable Coastal Reclamation Areas: A Case Study of the Reclamation of Tering Bay in Batam Island, Indonesia. Journal of Aquaculture and Fish Health, 9(February), 57–68. Tersedia:

https://e-journal.unair.ac.id/JAFH/article/download/15379/9034

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan menteri lingkungan hidup nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang.

DOI: https://doi.org/10.33373/sigmateknika.v6i2.5505