TINJAUAN HUKUM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN DAN CARA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DI BATAM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960

Dian Arianto, Wasden Turnip, Seftia Azrianti, Leli Herma Yanti

Abstract


Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan meneliti pemberlakuan Hukum Agraria Khusunya di Kota Batam. Penelitian ini mengunakan metode normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang untuk menemukan sumber dan dasar hukum terhadap Status Kepemilikan dan Cara Pengalihan Hak Atas Tanah Batam. Hasil penelitian adalah adanya pengalihan hak atas tanah di Batam yang tidak memenuhi prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam selaku Pemegang Hak Pengelolaan karena Para masyarakat Kota Batam kurang memahami Status Kepemilikan Tanah di Kota Batam dan tata cara peralihan haknya. Untuk itu, diharapkan pihak pemberi alokasi lahan beserta pemerintah setempat yang berwenang dapat berusaha memberikan sosialisasi dan pendidikan dalam hal Status Kepemilikan Tanah di Kota Batam dan cara peralihan haknya kepada masyarakat sehingga semua masyarakat dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan pengalihan hak atas tanah dengan menggunakan cara yang tepat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.


Full Text:

PDF

References


Adrian, Sutedi. 2016. Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Sinar Grafika.

AP, Parlindungan. 2019. Hak Pengelolaan menurut sistem UUPA. Bandung: Mandar Maju.

Boedi, Harsono. 2019. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksananya. Jakarta: PT. Djambatan.

Boedi, Harsono. 2018. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Imam, Sudiyat. 2012. Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty.

Joko, Salim. 2012. Tanya Jawab Investasi dan Bisnis Properti. Jakarta: Visimedia.

Kian, Goenawan. 2019. Panduan Mengurus Sertifikat Tanah dan Properti. Yogyakarta: Best Publisher.

Kutipan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

Muhammad, Yamin. 2013. Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria, Medan: Pustaka Bangsa Press.

Oloan Sitorus dan HM Zaki Sierrad. 2016. Hukum Agraria di Indonesia, Konsep Dasar dan Implementasi. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberilan Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1953 tentang Hak Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah.

Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1974 Tentang Ketentuan Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan.

Richard, Eddy. 2012. Aspek Legal Properti. Yogyakarta: CV. Andi.

Satjipto, Raharjo. 2016. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti. 2012. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa.

Sudikno, Mertokusumo. 2015. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Supriadi. 2017. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah Hukum