INTEGRITAS PEMILIHAN UMUM INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Abstract

Abstrak

Sejarah pemilihan umum di Indonesia tidak lahir dari rahim UUD 1945, melainkan dari UUD Sementara yang pada saat itu menggunakan sistem parlementer. Karena kebutuhan negara yang dicontohkan pada masa berlakunya UUDS saat itu, setelah Indonesia kembali ke UUD 1945, melalui perjalanan panjang reformasi pada tahun 1998, maka UUD 1945 satu demi satu mulai diamandemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui integritas pemilu di Indonesia dalam UUD 1945. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu dari undang-undang dan kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemilihan umum berintegritas ketika konstitusi Indonesia diamandemen tahun 2001 yaitu amandemen ketiga, dengan menghidupkan Bab VIIB yang khusus mengatur tentang pemilihan umum. Konstitusi benar-benar menghidupkan martabatnya sebagai nilai hukum tertinggi dengan menghadirkan nilai-nilai; langsung, publik, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kata kunci: pemilu, integritas, konstitusi

AbstractThe history of general elections in Indonesia was not born from the womb of the 1945 Constitution, but from the Provisional Constitution, which at that time used a parliamentary system. Due to the needs of the state which was exemplified during the validity period of the UUDS at that time, after Indonesia's return to the 1945 Constitution, through a long journey of reform in 1998, then the 1945 Constitution began to be amended one by one. This study aims to determine elections with integrity within the framework of the constitution. This study uses normative juridical research based on secondary legal materials, namely from laws and literature, which are then analyzed descriptively qualitatively. The results of this study explain that general elections have integrity when the Indonesian constitution was amended in 2001, namely the third amendment, by bringing to life Chapter VIIB which specifically deals with general elections. The constitution really revives its dignity as the highest legal value in the state, which consists of values; direct, public, free, confidential, honest and fair.Keywords: elections, integrity, constitution