PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT

Abstract

Dalam konteks penerapannya telah diatur perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah kartu kredit dan memberi penyelesaian terhadap kendala-kendala  dalam perlindungan hukum bagi nasabah pemegang kartu kredit agar pelaksanaan dalam segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada nasabah. Untuk itu diharapkan adanya upaya perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit hanya dapat terwujud dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak. Pihak nasabah harus bersikap lebih proaktif untuk mengetahui hak dan kewajibannya dan juga pihak Bank hendaknya lebih bersikap terbuka dan memperbaiki kinerjanya, sehingga hubungan hukum antara pihak bank dengan nasabah kartu kredit akan berjalan dengan baik karena kedua belah pihak saling mengetahui akan hak dan kewajibannya masing – masing, sehingga keprcayaan nasabah terhadap pihak bank akan semakin meningka dan Untuk Pemerintah seharusnya ada peraturan khusus unuk mengatur transaksi kartu kredit sehingga jika ada permasalahan yang sehubungan dengan hal tersebut maka dapat segera diselesaikan, meskipun sekarang ini Pemerintah telah mensahkan Undang – undang No. 11 Tahun 2003 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik namun pada kenyataannya peran dari UU tersebut dirasakan belum efisien. Hal ini terlihat dalam Pasal 51 junto Pasal 34 dari UU No. 8 Tahun 2008 dimana hanya mengatur perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menggunakan kartu kerdit tetapi tidak termasuk pedagang atau pengelola yang juga dapat menjadi pelaku kejahatan kartu kredit. Hal ini dirasakan belum cukup untuk melindungi masayarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, masih diperlukan perumusan yang lebih representatif yang dapat menjangkau semua bentuk kejahatan dengan menggunakan kartu kredit.