Vol. 1 No. 2 (2019): PETITA Vol. 1 No. 2 Desember 2019

Articles

• TINJAUAN YURIDIS FUNGSI SURAT DAKWAAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA DI PENGADILAN

  Agus Riyanto

  196-215

• PERBANDINGAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT BANK ANTARA UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

  Tri Artanto

  216-246

• PROSEDUR HUKUM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ATAS TERJADINYA WANPRESTASI DALAM SEWA MENYEWA RUMAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1994 TENTANG PENGHUNIAN RUMAH OLEH BUKAN PEMILIK

  Seftia Azrianti

  247-274

• KEDUDUKAN BARANG BUKTI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 31/PID.ANAK/2011/PN/PL)

  Alwan Hadiyanto

  275-296

• PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN

  Ispandir Hutasoit

  297-318

• TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMENAKIBAT BEREDARNYA MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

  Syamsir Hasibuan

  319-339

• TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN DOMESTIK PT. GARUDA INDONESIA TERHADAP PENUMPANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009

  Anna Andriany Siagian

  340-356

• ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI DARI INSTANSI KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA

  Tri Novianti

  357-373

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT TERHADAP ORANG LAIN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS

  Medi Heryanto

  374-391

• TINJAUAN PERADILAN HAK KEKAYAAN WARGA NEGARA YANG MENIKAH WNA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR AGRARIA

  Putri Dwi Yulisa

  392-399

• EFEKTIFITAS SANKSI ADMINISTRASI DALAM MEMINIMALISIR PELANGGARAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BATAM

  Rabu Rabu

  400-419

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI RUMAH DALAM PENGALIHAN HAK GUNA BANGUNAN DILAKUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN

  Ciptono Ciptono, Parningotan Malau, Dian Arianto, Tuti Herningtyas, Adelia Widya Pramesti

  420-435

• PROSEDUR HUKUM ATAS PERCERAIAN SUAMI DAN ISTRI BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL TINJAUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

  Ahars Sulaiman

  436-449

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAH MINIMUM SEKTORAL (UMS) KOTA BATAM

  Rahmanidar Rahmanidar, Ferizone Ferizone

  450-472

• PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

  Dwi Afni Maileni

  473-491